[KALAHARI] Ironi Pemangkasan Anggaran Pendidikan Demi Makan Bergizi Gratis

Instruksi Pemangkasan Anggaran 2025

Inpres No. 1 Tahun 2025
Total Pemangkasan: Rp 306 Triliun
Pemangkasan Kemendikdasmen : Rp 8 Triliun
Pemangkasan Kemendiksaintek : Rp 14 Triliun
Jenis Penghematan: Efisiensi belanja dalam APBN dan APBD 2025
Jumlah Pos Belanja Yang Dipangkas : 16 Pos Belanja

Contoh Pos Belanja yang dikurangi :

Alat tulis kantor: 90%

Percetakan dan suvenir: 75,9%

Sewa gedung, kendaraan, peralatan: 73,3%

Kegiatan seremonial: 56,9%

Perjalanan dinas: 53,9%

Kajian dan analisis: 51,5%

Jasa konsultan: 45,7%

Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%

Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%

Infrastruktur: 34,3%

Diklat dan bimtek: 29%

Dana Pendidikan: “Anggarannya Dikit, Dipotong Pula”

Komitmen pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas hanya omong kosong belaka, nyatanya anggaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas sekitar Rp8 triliun.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, setidaknya ada tiga sektor yang menjadi leading sektor pendidikan. Yaitu, Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Agama. Dalam anggaran tahun 2025, anggaran untuk tiga kementerian itu belum mencapai 20% atau sekitar Rp724 triliun.

"Ketika komitmen anggarannya lemah, bahkan terjadi pengurangan, ya memang tidak ada [komitmen]" kata Ubaid.

Berpotensi Memperbesar Angka Putus Sekolah

Pemangkasan anggaran ini berpotensi berdampak pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan sekolah-sekolah. Pasalnya, keberadaan sekolah merupakan parameter daya tampung murid.

Laporan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang terbit pada 2023 menunjukkan 32 kabupaten/kota yang masih kekurangan daya tampung di jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTS). Di sisi lain, PSPK juga menemukan 273 kabupaten/kota yang kebutuhan daya tampungnya dapat dipenuhi sekolah negeri.

Sementara sisanya atau sekitar 46% dari total keseluruhan membutuhkan keberadaan sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan daya tampung murid.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang proporsional antar jenjang pendidikan masih kurang. Kalau proporsi jumlah sekolah itu tidak seimbang maka berpotensi menimbulkan putus sekolah.

Anggaran Beasiswa Kemendiktisaintek Akan Dikurangi ?

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena pemangkasan sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp 57,6 triliun.

Sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kemendiktisaintek terancam dikurangi, antara lain ; beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

UKT Terancam Naik

Pemangkasan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp3 triliun dari pagu awal Rp6,018 triliun menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap akses pendidikan tinggi yang terjangkau. Alih-alih mencari solusi yang tidak membebani rakyat, pemerintah justru mendorong perguruan tinggi untuk mencari pendanaan alternatif, yang kemungkinan besar berujung pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dampaknya, mahasiswa terutama dari keluarga menengah ke bawah akan semakin kesulitan melanjutkan pendidikan, sementara pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, bukan penghalang baru bagi masyarakat kurang mampu.

Keputusan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah lebih memilih memangkas anggaran pendidikan daripada mencari efisiensi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada rakyat kecil. Jika kebijakan ini tetap dipertahankan, pemerintah bukan hanya mempersempit akses pendidikan tinggi, tetapi juga memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Dalih Pengiritan Prabowo

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi 'raja kecil', ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,".

Memangkas anggaran dengan mengorbankan pendidikan adalah kejahatan negara terhadap masa depan rakyat. Makan bergizi gratis tak ada gunanya jika generasi mudanya dipaksa tumbuh dalam kebodohan karena pendidikan makin mahal dan sulit dijangkau. Ini bukan kesejahteraan, melainkan upaya licik menciptakan rakyat yang cukup kenyang untuk patuh, tapi terlalu miskin ilmu untuk melawan. Jika dibiarkan, bangsa ini tak hanya terjerumus dalam ketimpangan, tapi dijajah oleh kebijakan yang memiskinkan akal dan membungkam perlawanan.